Samarinda, (26/02/2026) – Dalam rangka memperkuat implementasi pidana alternatif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terbaru, Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Samarinda terkait pelaksanaan tindak pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.
Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menyamakan persepsi dan mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial, yang kini menjadi bagian penting dalam sistem pemidanaan. Pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan putusan pengadilan, alur administrasi, hingga pola koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak menekankan pentingnya komunikasi yang efektif sejak tahap penuntutan, khususnya dalam hal penyusunan tuntutan yang memuat pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan putusan dapat berjalan optimal, terukur, dan sesuai dengan prinsip.
Selain itu, dibahas pula mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial di lapangan, termasuk penentuan lokasi kerja sosial, durasi pelaksanaan, serta pelaporan berkala oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada pihak kejaksaan.
Koordinasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan pidana alternatif tetap memiliki kepastian hukum dan akuntabilitas.
Dengan adanya sinergi antara Bapas Samarinda dan Kejaksaan Negeri Samarinda, diharapkan implementasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata, baik bagi klien pemasyarakatan maupun masyarakat luas
