Samarinda, 14 September 2026 – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Samarinda mengikuti kegiatan Sosialisasi “SI PATUH IMIPAS” (Sinergi, Pencatatan atas Konflik Kepentingan, Taat Prosedur, Urus Secara Terbuka, dan Hindari Penyalahgunaan) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (14/9).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong kepatuhan dalam pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan surat undangan Inspektur Jenderal Nomor INJ-SA.05.02-38 tanggal 10 September 2026, seluruh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan termasuk Bapas Samarinda diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Sosialisasi berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai melalui Zoom Meeting. Agenda kegiatan meliputi sosialisasi pengelolaan konflik kepentingan serta penandatanganan komitmen pengelolaan konflik kepentingan oleh Kantor Wilayah yang ditunjuk sebagai piloting project.
Dalam rangkaian acara, peserta mendapatkan pemaparan mengenai pengelolaan konflik kepentingan sebagai bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan mendukung reformasi hukum yang berkelanjutan. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian PANRB, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bapas Samarinda diharapkan semakin memahami pentingnya pengelolaan konflik kepentingan serta penerapan prinsip kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal tersebut sejalan dengan semangat SI PATUH IMIPAS, yakni membangun budaya kerja yang menjunjung sinergi, kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman terkait penerapan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan kerja masing-masing.
Keikutsertaan Bapas Samarinda dalam sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
